Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang

Ketua BPK Beri Kuliah Tamu di FEB UMM

Author : Administrator | Senin, 21 September 2015 13:01 WIB
Berita UMM
 

Di hadapan lebih dari 400 mahasiswa, mantan anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pengurus Pusat Muhammadiyah ini berujar,  pada 2014 total aset negara sebesar Rp3.910,92 triliun. Naik sebesar Rp343,34 triliun dibandingkan total aset 2013 sebesar Rp3.567,58 triliun. “Dengan jumlah keuangan negara yang demikian besar, patut dipertanyakan apakah telah dipergunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta berdampak secara signifikan terhadap kesejahteraan rakyat?” kata Harry.

Padahal, tambahnya, dari data Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) Asia-Pasific Markets, Indonesia menempati skor 4,5 untuk rules and regulations. “Itu adalah skor terendah. Bahkan jauh di atas Malaysia yang memiliki skor 9,0 dan Singapura yang memiliki skor 8,5,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, BPK hadir untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK kemudian diserahkan pada lembaga perwakilan dan ditindaklanjuti sesuai undang-undang. “Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, kami akan melaporkannya pada instansi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan, dan Kepolisian,” jelas Harry.

Ia menuturkan, BPK mampu mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Harry kemudian membeberkan, dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WDP) atas LKPP 2014.

Untuk LKKL 2014, BPK memberikan opini WTP kepada 61 LKKL, wajar dengan pengecualian (WDP) kepada 18 LKKL, dan tidak memberikan pendapat (TMP) kepada 7 LKKL. “Untuk pemerintah daerah, dari 504 LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 2-14 yang diperiksa semester I, terdapat 251 LKPD memperoleh opini WTP, 230 WDP, 4 tidak wajar (TW), dan 19 TMP.

“Dari perolehan opini tersebut, pada umumnya entitas Kementerian Negara dan Lembaga lebih baik dalam pengelolaan laporan keuangan dibandingkan dengan pemerintah daerah. Ini harus menajdi perhatian Pemerintah Pusat untuk lebih mendorong dan membina pemerintah daerah dalam mengelola laporan keuangan sehingga jadi lebih baik,” tutur Harry.


Penulis: Mochamad Rofik
Twitter: @m_rovik

Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image