FEB UMM dan KADIN Jatim Berkolaborasi dalam Kajian Optimalisasi DBHCHT untuk Pembangunan Jawa Timur
MALANG – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB UMM) melalui Program Studi Ekonomi Pembangunan (EP) menjalin kerja sama strategis dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur untuk mengkaji kebijakan optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kerjasama ini diumumkan setelah pertemuan resmi antara kedua pihak pada 23 Juli 2024. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Action (MoA) oleh Ketua Umum KADIN Jatim, Adik Dwi Putranto, dan Dekan FEB UMM, Prof. Dr. Idah Zuhroh, M.M., dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas kebijakan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagai langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT. Dekan FEB UMM, Prof. Idah Zuhroh, mengapresiasi kepercayaan KADIN Jatim terhadap fakultas yang dipimpinnya. “DBHCHT memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan Jawa Timur. Kami berharap hasil kajian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya. Ketua KADIN Jatim, Adik Dwi Putranto, juga menegaskan pentingnya kerja sama ini dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat terkait kenaikan CHT 2025. “Kebijakan CHT memiliki pengaruh langsung terhadap industri hasil tembakau (IHT), yang menjadi salah satu kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur,” katanya. Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, turut memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Ia menekankan bahwa optimalisasi DBHCHT dapat mendukung pembangunan provinsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan penerimaan cukai yang lebih efektif. Kerja sama antara FEB UMM dan KADIN Jatim ini diharapkan dapat menghasilkan kajian strategis yang mampu mendorong kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Jawa Timur.
FEB UMM dan KADIN Jatim Gelar Seminar Nasional “Cakap Cukai & Bedah Buku”
MALANG – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB UMM) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur sukses menggelar seminar nasional bertajuk “Cakap Cukai & Bedah Buku” di Aula BAU UMM. Acara ini menghadirkan pakar dari berbagai institusi untuk membahas isu terkini seputar cukai dan kepabeanan, sekaligus memberikan wawasan mendalam kepada mahasiswa dan civitas akademika. Pembukaan oleh Rektor UMM Acara dibuka oleh Rektor UMM, Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si., yang mengapresiasi KADIN Jatim atas kolaborasi dalam menyelenggarakan seminar ini. “Kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan literasi mahasiswa tentang cukai dan kepabeanan, yang merupakan bagian vital dalam perekonomian nasional,” ujar Prof. Syamsul. Diskusi Panel dengan Pemateri Terkemuka Seminar ini menghadirkan lima pembicara utama: H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H. (Anggota DPR RI Komisi IX) memaparkan Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok. Nirwala Dwi Heryanto (Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai) menjelaskan Dampak Cukai Terhadap Perdagangan Ilegal, khususnya Rokok. Sandy Firdaus, S.T., M.Bus. (Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) membahas Efektivitas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berdasarkan PMK No. 215/PMK/07/2021. Sunaryo (Kepala Kantor Bea Cukai Kediri) menyampaikan materi bertajuk Leher Dijerat Kaki Diikat. Prof. Dr. Idah Zuhroh, M.M. (Dekan FEB UMM) memberikan Analisis Kritis Regulasi Cukai: Tantangan dan Alternatif Solusi. Sesi Diskusi Interaktif Setelah pemaparan materi, sesi penanggapan diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk: Ir. Oentarto Wibowo, MPA (Bea Cukai Pusat) Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. (Pj Wali Kota Malang) Dr. Or Zanariah, M.Si. (Pj Wali Kota Kediri) Agus Sudarmadi (Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II) Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. (Wakil Rektor II UMM) Harapan dan Dampak Seminar Seminar ini tidak hanya memperkaya wawasan peserta tentang kebijakan cukai dan kepabeanan di Indonesia, tetapi juga memberikan landasan akademik untuk memahami tantangan yang dihadapi sektor ini. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif untuk mendukung kebijakan cukai yang lebih efektif dan berkelanjutan.